Enam Kelurahan Jadi Percontohan Program Inklusi Difabel di Balikpapan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mendorong penguatan program kelurahan inklusif guna memastikan penyandang disabilitas (difabel) mendapatkan akses setara terhadap layanan publik, sosial, hingga ekonomi.

Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Australia yang menjadikan Balikpapan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni mengatakan, saat ini program tersebut telah berjalan di enam kelurahan.

“Prinsipnya bagaimana para difabel bisa mengakses seluruh layanan publik yang ada, termasuk layanan sosial dan ekonomi,” ucap Murni kepada awak media, Senin (27/4/2026).

Program yang dikenal sebagai Kelurahan Disabilitas Kelurahan (KDK) ini sebenarnya melanjutkan inisiatif yang sebelumnya telah ada di Balikpapan. Namun, dengan pendekatan baru, peran penyandang disabilitas kini diperkuat agar lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan.

Menurut Murni, pemerintah kota telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membuka akses seluas-luasnya bagi difabel.

“Salah satu bentuknya adalah penyediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di sektor ketenagakerjaan, yang berfungsi memfasilitasi akses kerja dan peluang usaha,” lanjutnya.

Selain itu, dukungan juga diberikan melalui sektor usaha mikro. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) menyediakan ruang atau tenant bagi pelaku usaha difabel dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat lokal maupun kota.

Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, pemerintah juga memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan prioritas bagi penyandang disabilitas.

“Yang terpenting bukan sekadar bantuan, tetapi bagaimana difabel bisa mandiri. Di sinilah peran intervensi pemerintah menjadi penting,” jelasnya.

Murni menambahkan, program ini juga mencakup pendampingan pemberdayaan, termasuk akses ke pelatihan, pendidikan, hingga peluang kerja. Saat ini, beberapa penyandang disabilitas juga telah bekerja di lingkungan pemerintah kota, meski jumlahnya masih terbatas dan mengikuti ketentuan seleksi nasional.

Program KDK sendiri telah berjalan sejak 2022 dengan fokus pada penguatan inklusi, solidaritas, dan pemberdayaan difabel. Ke depan, Pemkot Balikpapan menargetkan perluasan program ke lebih banyak kelurahan.

“Tantangannya adalah memperluas jangkauan program, termasuk mendorong terbentuknya KDK di kelurahan lain,” katanya.

Lebih dari sekadar program sosial, konsep kelurahan inklusif juga mencakup pembangunan infrastruktur yang ramah difabel. Pemerintah secara bertahap mulai melengkapi fasilitas di kantor kelurahan, kecamatan, hingga OPD agar lebih mudah diakses.

“Dengan langkah tersebut, Balikpapan diharapkan mampu menjadi kota yang benar-benar inklusif, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dalam implementasi di lapangan,” tutupnya. (Adv Diskominfo Balikpapan)

Penulis: Ar

Editor: Alfa