Enam Saksi Pelapor Terkait Dugaan Titel Sarjana Tidak Benar di BAP, Masyarakat Beri Apresiasi Polda Kaltim

Balikpapan, Metrokaltim.com – Kasus dugaan penggunaan gelar sarjana tidak benar yang dilakukan oleh salah satu pejabat publik Balikpapan yakni Wali Kota Balikpapan terpilih Rahmad Mas’ud terus berproses di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim. Setelah sebelumnya perwakilan kelompok masyarakat melakukan pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kaltim, pada Senin (8/3) lalu.

Saat ini pihak Ditreskrimsus Polda Kaltim telah memeriksa enam orang sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana penerbitan dan penggunaan gelar sarjana yang tidak benar. Sesuai dengan nomor laporan polisi resmi yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Kaltim. Yakni surat Nomor: LP /73/V/2021/POLDA KALTIM/SPKT III.
Enam orang saksi pelapor yang telah menjalani BAP yaitu Abdul Kadir, Ahmad Yani, Suriansyah, H Muhammad, Wahyudi dan Rona Fortuna Siregar.

Saat dikonfirmasi Abdul Kadir membenarkan hal tersebut. Bahkan dia sangat mengapresiasi Polda Kaltim khususnya Ditreskrimsus yang telah merespons cepat laporan dari masyarakat.

“Kami apresiasi Polda Kaltim, kami berenam sudah di BAP oleh pihak penyidik. Kami di BAP secara berganti dalam waktu dua hari. Kami apresiasi karena dari laporan kami cepat direspons dan tidak terlalu waktu lama kami dipanggil,” ungkap Abdul Kadir kepada Metrokaltim.com, pada Selasa (25/5) sore.
Sejauh ini lanjutnya, kasus tersebut masih berproses. Meski pun harus terhenti lantaran menunggu selesai pelantikan Wali Kota Balikpapan terpilih.

“Ini berproses, karena beliau pejabat publik maka proses dilanjutkan setelah pelantikan, kami ikuti saja sesuai aturan, kami apresiasi juga Polda Kaltim. Nanti dibuktikan di pengadilan saja,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh H Muhammad, dia menambahkan dalam tingkat klarifikasi atau penyelidikan pihak pelapor mengungkapkan apa yang diketahui oleh para pelapor tersebut.

“Kita semua menyampaikan dugaan penyalahgunaan titel sarja, berdasarkan data dan fakta dan setelah kami beberapa kali kami konfirmasi Ke Dikti XI Kalsel, dipertanyakan lah ijazah tersebut, karena dari tim yang turun ke Balikpapan ijazah yang didapatkan tidak memenuhi syarat, proses untuk mendapatkan ijazah tersebut tidak benar,” bebernya.

Dalam BAP tersebut pihaknya melaporkan tiga orang yaitu Rektor, Dekan dan penggunanya. “Bukti yang kita temukan saat RM (Rahmad Mas’ud) menjabat sebagai wakil wali kota ada beberapa surat resmi dengan lambang burung garuda dia menandatangan dengan menggunakan gelar sarjanya SE. Kami berterima kasih kepada Kapolda Kaltim yang sudah memeriksa kami sebagai saksi pelapor, kita berharap polda terus menindak lanjuti dengan memanggil Dikti wilayah XI Kalsel karena dia yang paling tau, bagaimana proses seorang itu mendapatkan ijazah, kita tidak menyangka kita sudah dipanggil dan diperiksa,” ungkap Muhammad.

Mereka kembali menegaskan, bahwa kasus ini murni pidana umum dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada tahun lalu. “Sebenarnya tidak perlu menunggu pelantikan, kita sebagai pelapor tidak juga sembarang melapor, kita juga sebelumnya menggunakan kajian-kajian hukum, kita tidak ingin juga untuk menunda2 pelantikan, kita tidam ada hubungannya dengan pilkada,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini selain Wali Kota Balikpapan terpilih juga Rektor dan Dekan kampus Universitas Tridharma Balikpapan menjadi terlapor terkait penerbitan ijazah S1. Dia menjelaskan bahwa terlapor I dan terlapor II adalah pihak yang mengeluarkan ijazah terlapor III, sedangkan terlapor III adalah pengguna dari ijazah tersebut.

Tim pelapor Rona Fortuna dan Suriansyah mengatakan pelaporannya atas dasar surat dari Dikti Kopertis Wilayah XI Kalsel No: 20/LLII/KM/2021 perihal hasil pemeriksaan di mana berdasarkan hasil penelusuran di Kementerian Pendidikan Layanan Pendidikan Tingkat Wilayah XI di Banjarmasin Kalimantan Selatan ada beberapa poin hasil yang dikeluarkan.
“Bahwa benar tidak ditemukannya data masuk mahasiswa atas nama Rahmad Mas’ud di PD Dikti pada daftar mahasiswa baru Tahun 2010/2011. Selanjutnya saudara Wahyudin S.H selaku operator Universitas Tridharma Balikpapan tidak pernah menginput data Mahasiswa tersebut pada tahun akademik 2010/2011 karena tidak ada riwayat Kartu Isian Kartu Rencana Studi atau (KRS) dan tidak ada surat permohonan cuti,” beber Rona Fortuna.

Fakta selanjutnya kata Rona bahwa pada tahun akademik 2011/2012 tidak ada riwayat Kartu Hasil Studi (KHS) atau surat permohonan cuti. “Pada Tahun ajaran 2012/2013 terdapat laporan transaksi kuliah dan pada tahun ajaran 2013/2014 terdapat laporan transaksi aktivitas kuliah dan pada 2014/2015 tidak ada surat permintaan cuti kuliah,” sebutnya.

Bukti selanjutnya surat dari pihak Dikti Kopertis Wilayah XI Kalsel menyurati kepada Dirjen Dikti Kemendikbud perihal Permohonan Tim EKA Pusat melakukan investigasi adanya dugaan ijazah Palsu atas nama Rahmad Mas’ud.

“Dengan bukti dan data yang didapat dari Kopertis Wilayah, jadi ijazah S1 nya ada namun proses mendapatkannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya harus melengkapi data terlebih dahulu sehingga laporan tersebut baru dilakukan. “Setelah kami memiliki keyakinan bahwa proses mendapatkan ijazah S1 terlapor III tidak benar maka kami membuat laporan hari ini,” kata Rona.

(riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *