Pansus Perumda DPRD Minta Dua Dewas dari Unsur Independen dan ASN

Balikpapan, Metrokaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) Perumda Manuntung di DPRD kota Balikpapan beberapa waktu lalu telah melaksanakan rapat perihal organ kelembagaan Perumda.

Mengenai itu, Wakil ketua Pansus Perumda Manuntung Syukri Wahid menjelaskan, saat ini pihaknya baru memulai rapat perdana terkait dengan organ dan kelembagaan dari Perumda. Bahkan pihaknya sudah mengajukan 17 dokumen, berkaitan dengan data yang diminta saat Pansus.

Untuk 17 dokumen ini berisi tentang kronologis dari awal pendirian hingga akhir dan semua bentuk laporan audit dari internal audit yang digunakan oleh pihak perumda.

“Nah dari 17 dokumen ini akan kami pelajari dulu, nanti dipertemuan berikutnya baru kita akan pendalaman kalau kemarin baru organ lembaga,” ucap Syukri Wahid saat ditemui awak media di ruang Komisi II DPRD Balikpapan.

Lanjutnya, dari organ lembaganya sudah ditemukan salah satu kesalahan didalam perda nomor 4 tahun 2018, untuk dewan pengawas (dewas) jumlah yang diamanatkan adalah paling banyak sejumlah dengan direksi. karena direksi ada dua di Perumda, maka dewan pengawasnya harus dua.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa satu dari dua itu adalah unsur independen, satunya peyelenggara dalam hal ini adalah ASN. Namun nyatanya dewan pengawas yang diangkat oleh perwakilan dari pemerintah (owner, red) yakni dari unsur pemerintah.

“Jadi kami baru menemukan satu dalam tanda petik, saya anggap itu adalah kesalahan didalam penyelenggaraan Perda dewas yang harusnya satu independen tetapi keduanya diangkat dari unsur PNS,” jelas Syukri.

Dipaparkannya, bahwa itu baru pembahasan perihal organ kelembagaan, belum berbicara tentang sembilan jenis usaha yang diamanatkan oleh Perda. Maka itu nanti ia akan memanggil seluruh pihak terkait.

Tim Pansus Perumda akan mengambil Dewas tersendiri, karena di dalam Perda dewas memiliki fungsi dan kewajiban. Dari situ akan dilihat, apakah selama ini ia jalankan fungsi dewas, maka itu ia akan panggil dua dewas itu.

“Sementara karena berkas ini baru diterima, maka kami berencana melakukan pemanggilan Minggu depan untuk pihak-pihak terkait, dalam hal ini ada dewas serta BPKAD,” akunya.

Bahkan pihaknya berencana ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk meminta audit lanjutan kalau memang dibutuhkan. Apalagi pihaknya juga harus tau asetnya, karena sebagian besar asetnya adalah tanah. Yang didengar mereka ada usaha properti di Maros dan Jawa, tetapi belum tau titiknya dimana.

Jika aset milik Perumda berarti masuk kekayaan daerah yang dipisah, biar bagaimanapun pembukuannya harus masuk dalam pembukuan kas daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

“Sedangkan aset yang tercatat di Perumda pertahun ini sebesar 50,2 miliar aset bergerak dan tidak bergerak sejak berdiri sampai sekarang,” ungkapnya.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *