Fraksi DPRD Balikpapan Evaluasi Kinerja Pemerintah, Salah Satunya Masalah Air Bersih

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (13/6/2024). Rapat dihadiri ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Balikpapan, Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan Muhaimin beserta perwakilan Forkopimda Balikpapan.

Pada kessmpatan ini, Sekda Balikpapan menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan yang telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Nota penjelasan (Nopen) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Tahun 2023.

“Mewakili bapak wali kota Balikpapan, ijinkan saya membacakan jawaban dan tanggapan masing-masing fraksi DPRD Balikpapan secara berurutan, mulai dari Fraksi Golkar Include Hanura, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem include PKB, dan Fraksi PPP include Pelindo,” ucap Muhaimin dalam penyampaiannya.

Tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, setelah sebelumnya fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya, hari ini (13/6) wali kota Balikpapan menanggapi semua jawaban fraksi.

“Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan telah menyampaikan kritik dan masukkan kepada pemerintah kota yang belum terurai dan belum tuntas,” ucap Sabaruddin kepada awak media.

Dia mengatakan, rata-rata fraksi mengevaluasi kinerja pemerintah. Salah satunya distribusi air yang sangat dinantikan warga Balikpapan masih belum maksimal.

Kemudian infrastruktur yang telah dianggarkan juga belum maksimal, begitu pun dengan penanganan banjir.

“Setelah jawaban wali kota Balikpapan, minggu depan akan diagendakan jawaban akhir Fraksi-Fraksi DPRD Balikpapan,” jelasnya.

Ditanya apakah ini menjadi catatan ketika masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Menurutnya, hal ini masih sama dari tahun ke tahun hanya evaluasi saja, seharusnya penyampaian pemerintah tidak hanya bersifat normatif, tetapi ada kerja nyata di lapangan.

“Bukan hanya teori dan menggugurkan kewajibannya dalam kertas. Karena ini bukan individu, tetapi mengatasnamakan semua fraksi di DPRD Balikpapan,” tegasnya.