Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Balikpapan

Balikpapan, Metrokaltim.com – DPRD Kota Balikpapan gelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban wali kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021. Yang dilaksanakan diruang rapat gabungan, Rabu (22/9).

Dalam rapat paripurna yang diikuti pemerintah kota (Pemkot) secara zoom meeting, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menjawab berbagai masukan dan tanggapan dari fraksi-fraksi secara umum. Pertama Pemkot memberikan apresiasi kepada fraksi Golkar yang mendukung optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan untuk memenuhi tercapainya kinerja RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

“Ada sembilan prioritas RPJMD yaitu reformasi birokrasi pemerintahan, kesehatan pendidikan, penanganan banjir, penyediaan air minum, infrastruktur, ekonomi kreatif, Kota MICE dan pariwisata serta revitalisasi perusahaan derah,” ucap Rahmad Mas’ud dalam rapat zoom.

Lalu jawaban pemandangan umum Fraksi PDIP inklud PKB, mengenai pengelolaan PDAM, Pemkot sependapat dengan fraksi PDIP untuk lebih professional dan lebih transfaran pada publik. Peran BUMD sebagai Perusahaan umum Daerah tidak sekedar hanya berorientasi profit, juga berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkot dalam pengelolaan BUMD di Balikpapan.

Sedangkan mengenai daftar tunggu calon pelanggan baru PDAM dapat dijelaskan bahwa tahun 2019 terdapat 4.656 pendaftar dan telah direalisasikan 3.044 pelanggan, tersisa 1.612 calon pelanggan. Pada tahun 2020 sebanyak 6.925 calon pendaftar dan terealisasi 5.037 pelanggan, tersisa 1.888 calon pelanggan tahun 2021 sebanyak 3.134 pendaftar dan terealisasi 1.332 pelanggan dan tersisa 1.802 calon pelanggan.

“Untuk pelanggan yang masih belum dapat dilayani pemasangan sambungan baru, kerena belum adanya pipa induk atau masuk dalam daerah bertekanan kecil. Mengenai permintaan fraksi PDIP untuk mengkaji ulang Perwali Nomor 19 tahun 2010 tentang Sistem penyediaan air minum, akan menjadi perhatian Pemkot Balikpapan,” imbuh Rahmad.

Lanjut, pemandangan umum fraksi Gerindra, terkait mengenai pengendalian banjir di Jalan MT Haryono, merupakan fokus pelaksanaan pengendalian banjir DAS Ampal melalui skema pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak yang telah dibahas bersama antara Pemkot dan DPRD Balikpapan dengan fokus yaitu, drainase Sekunder Balikpapan Baru dan drainase Sekunder Inhutani yang berada di kiri dan kanan Jalan MT Haryono.

“Sedangkan mengenal usulan pembangunan bozem belakang Disdukcapil, berdasarkan hasil kajian tahun 2019 lokasi lahan dimaksud tidak direkomendasikan. Adapun lokasi yang dinilai lebih efektif berada di segmen saluran BDS 2,” jelasnya.

Sementara untuk jawaban Pemandangan umum dari Fraksi PKS, Pemkot sejalan mengenai alokasi anggaran untuk pembayaran iuran BPJS kelas 3 bagi peserta PBPU warga Balikpapan, yang di rencanakan mulai bulan Oktober tahun 2021. Dan saat ini Pemkot sedang menyiapkan payung hukumnya, yaitu Peraturan wali kota dan panduan teknisnya sebagai pedoman implementasi pembayaran iuran BPJS.

“Proses regulasi tersebut sudah di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur, insyallah minggu ini sudah dapat disahkan,” akuinya.

Untuk jawaban pemandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat, Pemkot sejalan agar pelaksanaan kegiatan di perubahan APBD direalisasikan mengingat waktu sisa 3 bulan. Sedangkan jawaban pemandangan umum dari Fraksi Gabungan Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Persatuan Indonesia.

Pemkot sependapat dengan saran fraksi gabungan agar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021 perlu persiapan yang matang baik dari aspek payung hukum maupun analisa SWOT, sehingga tepat sasaran dan tepat guna serta tidak terjadi SILPA yang cukup besar.

Lebih jauh, Abdulloh menyampaikan, bahwa pada hari ini (22/9) wali kota menerima kritik dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dari tahun ke tahun yang masih mengemuka terkait masalah pendidikan, penanganan banjir.

“Kritik dan saran diterima wali kota Balikpapan, kesimpulannya itu tadi,” tambah Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh.

Abdulloh menuturkan, jawaban wali kota terkait beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dan Pemkot pun siap melaksanakan kedepannya. Disampaikan Abdulloh, Kamis (23/9) besok akan dilaksanakan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas jawaban wali kota tersebut.

“Jawaban wali kota tadi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan untuk perbaikan pelaksanaan APBD Perubahan 2021 yang insya Allah akan ditetapkan dan disepakati Kamis besok,” ungkapnya.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *