Jika Pelantikan Berlangsung Galang Melakukan Aksi Demo Bersama Pengurus dan OKP

Balikpapan, Metrokaltim.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Balikpapan versi Musyawarah Daerah (Musda) Bersama bersurat terkait dualisme DPD KNPI Balikpapan kepada Polda Kaltim.

Dalam surat, DPD KNPI Balikpapan pimpinan Galang Nusantara menolak rencana pelantikan KNPI Balikpapan versi Andre Afrizal tanggal 27 Maret 2022 yang digelar di Aula Graha KNPI Balikpapan. Hal ini dikarenakan, pelantikan KNPI Kota Balikpapan tidak mempunyai legalitas, dalam hal ini Kemenkumham.

“Karena kita ketahui Kemenkumham itu hanya ada dua dan dua-duanya turun kepada kami. Jadi jika ada KNPI lainnya bisa dipastikan tidak memiliki legalitas jadi kita menolak pelantikan itu,” ucap Ketua KNPI Balikpapan, Galang Nusantara, Kamis (24/3/2022).

Galang juga mempertanyakan rencana kehadiran Wali Kota Balikpapan sebagai representasi dari orang tua para pemuda Balikpapan. Ketika wali kota menghadiri pelantikan itu, maka bisa dipastikan wali kota berada dalam posisi yang salah dan sangat-sangat jelas menciderai netralitasnya.

“Kami mencontohkan dualisme KNPI yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim),” jelasnya.

Pasalnya, Bupati Kutim kemudian mengeluarkan surat untuk mengosongkan kantor KNPI Kutim sebagai wujud netralitas pemerintah. Agar tidak ada klaim dari salah satu kubu yang bersiteru.

“Sangat miris jika pak wali kota yang sangat kita hormati ini hadir dalam pelantikan KNPI lainnya yang tidak mempunyai legalitas,” beber Galang.

Surat penolakan pelantikan yang dilayangkan ke Polda Kaltim juga ditembuskan ke Polresta Balikpapan dan Pemkot Balikpapan. Dan di pastikan bahwa ini adalah Surat terakhir untuk Pemkot Balikpapan. Karena cukup tiga kali melakukan upaya-upaya persuasif dan tidak ditanggapi Pemkot Balikpapan.

“Kami memastikan tak lagi akan berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan karena tiga surat yang dilayangkan belum pernah mendapat tanggapan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud,” akunya.

Dirinya menegaskan, jika tetap dilakukan pelantikan yang digelar di Aula Graha Pemuda KNPI sebagai aset Pemkot Balikpapan. Maka DPD KNPI Balikpapan versi Musda bersama ini akan melakukan aksi demonstrasi menolak pelantikan.

“Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi di depan Graha KNPI Balikpapan, maka Pemkot bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut karena tidak bersikap netral dalam posisi ini,” papar Galang.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melayangkan surat pemberitahuan ke kepolisian untuk menggelar aksi saat pelantikan nanti. Seluruh pengurus dan OKP akan terlibat dalam aksi itu.

(Mys/ Ries)