Komisi I DPRD Akan Revisi Mekanisme Pasal-Pasal Dalam Pengurusan IMTN

Balikpapan, Metrokaltim.com – Pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) masih menjadi keluhan masyarakat kota Balikpapan, pasalnya selain memakan banyak waktu, pengurusan yang lama juga memakan banyak biaya.

Sehingga masyarakat meminta pihak DPRD Kota Balikpapan untuk mengusulkan agar Peraturan Daerah (Perda) dalam pelayanan penerbitan IMTN dilonggarkan.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan Laisa Hamisa menjelaskan, kalau Komisi I DPRD akan melakukan revisi mengenai mekanisme pasal-pasal dalam pengurusan IMTN.

“Karena banyak keluhan warga proses pengurusan IMTN terbilang cukup lama hingga memakan waktu 3 bulan paling cepat, giman kalau lama bisa berapa bulan itu,” ujar Laisa saat ditemui diruang Komisi I DPRD, Senin (8/8/2022).

Dengan adanya revisi di sejumlah pasal, diharapkan prose IMTN bisa lebih cepat sesuai harapan, agar masyarakat tidak lagi merasa keberatan, sehingga membuat masyarakat tidak lagi ragu (malas, red) melakukan pengurusan, karena setelah IMTN mereka harus mengurus lagi sertifikat.

“Sementara dalam proses segel menjadi sertifikat, ada tim sendiri yang bisa menentukan proses lanjutannya,” imbuhnya.

Selain keluhan masyarakat, revisi juga dilakukan terkait munculnya aturan yang baru dari Kementerian Agraria, bahwasanya tanah segel bisa langsung sertifikat. Akan tetapi segelnya juga harus memang terintegrasi sudah lama di kelurahan, kemudian kepemilikan tanah jelas baik identitas dan batas tanahnya.

“Ini juga merupakan salah satu poin yang kita masukan dalam revisi pengurusan IMTN,” akunya. (Mys/ Ries).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *