Komisi IV DPRD Balikpapan Kunjungan Lapangan, Berharap Kejadian Seperti Itu Tidak Terjadi Lagi

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Komisi IV DPRD kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Malang terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Selasa (17/1/2023).

Usai Kunjungan, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko berharap semoga kejadian yang dialami almarhum Sutrisno tidak terjadi lagi pada warga Balikpapan.

Ia melihat, mungkin ada miskomunikasi antara pihak Rumah Sakit Pertamina dengan BPJS saat mempertanyakan perihak Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak aktif. Sementara pihak BPJS mengatakan untuk bisa dilayani terlebih dulu.

Tahap pertama di ruang IGD memang sudah dilayani, mungkin untuk tahap selanjutnya karena JKN-KIS non aktif diminta jaminan sebesar Rp 10 juta.

“Jadi sebelum ke RSPB, pasien juga berobat ke RSUD Gunung Malang. Tadi kita tinjau kesana untuk memberikan masukan,” ucap Doris kepada awak media.

Adapun masukan yang diberikan, mulai dari pelayanan hingga alat-alat kesehatan yang di miliki di RSUD.

Dan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kumpulkan semua Dirut rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, beserta BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan.

“Hal ini agar satu pemahaman. Karena selama ini banyak masyarakat yang berobat, dari informasinya warga 3 hari sudah disuruh pulang, baru balik lagi. Dan itu tidak ada seperti itu, melainkan sampai sembuh,” jelasnya.

Tempat Terpisah, Perwakilan RSPB Khairuddin menjelaskan, sidak ini terkait dengan pelayanan kesehatan di RSPB perihal penanganan pasien kegawat daruratan. Karena setiap rumah sakit pasti ada SOP untuk penanganan.

“Begitu pun di RSPB, jika ada pasien masuk tanpa melihat status dan segala macam, kalau kegawatdaruratan pasti akan kita ditangani dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan, kalau semua pemeriksaan maupun tindakan sudah dilakukan, sampai dengan diagnostik CT-Scand.

Hanya kendalanya pasien datang dalam kondisi yang jelek, sehingga mau ditransfer ke ruangan pun tidak bisa apalagi ke rumah sakit lain. Maka dilakukan stabilisasi gawat darurat.

“Dalam stabilisasi terjadilah henti jantung. Di CT- Scand pun terlihat ada pendarahan di otak, itulah yang menyebabkannya,” terangnya.

Untuk masalah permintaan uang sebesar Rp 10 juta, pembiyayaan itu sebetulnya prosedur belakang, bukan di depan harus dibayar, itu tidak ada di RSPB ini.

“Justru pasien ini datang dengan peserta mandiri, karena sebelumnya pasien datang ke RSUD Beriman dan menyatakan BPJS tidak bisa pakai,” akunya.

Diakui jika itu bukan menjadi pertimbangan, namun ia tetap melayani pasien selama 2 jam. Pemberian kesempatan kepada pasien pun diakui ada, karena prosedur.

“Saat dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan, mereka menyatakan tidak ditanggung BPJS,” tuturnya. (mys/ries)

125

Leave a Reply

Your email address will not be published.