Pajak Daerah Sepakat Naik Sebesar Rp 47 Miliar Setiap Tahun

Balikpapan, Metrokaltim.com – Mengenai tugas dan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja bersama mitra kerja serta visi misi wali kota terpilih tahun 2021-2026, Komisi II DPRD kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah (BPPDRD), Rabu (19/5).

Ketua Komisi II DPRD kota Balikpapan H Haris mengatakan, kali ini pihaknya melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPPDRD terkait dengan pendapatan pajak daerah. Yang mana tahun ini ditargetkan sebesar Rp 515 miliar, sesuai dengan visi misi wali kota terpilih bahwa dalam 5 tahun Rp 1 triliun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka pajak daerah dari Rp 515 miliar sepakat setiap tahun akan naik sebesar Rp 47 miliar, terkhusus pajak daerah. Sehingga selama lima tahun, pajak daerah Balikpapan menjadi Rp 750 milliar diluar dari pajak lain dan retribusi. Ini akan ditanyakan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

“Karena semua retribusi itu bukan di Dispenda, tetapi di BPKD, apalagi semua sepakat ada kenaikan Rp 47 miliar terkhusus pajak daerah,” ucap H Haris usai RDP, Rabu (19/5).

Haris melanjutkan, kenaikan ini setelah ada paparan yang disampaikan, meski pertama ia minta naik Rp 17 miliar namun pihak komisi II menolak, karena dengan adanya kenaikan pajak berarti potensi daerah Balikpapan makin maju bukan merosot.

Dengan kenaikan itu ada beberapa hal yang dibenahi, salah satunya terkait sumber daya manusia (SDM) dan kebutuhan fasilitas yang ada, karena untuk mengontrol pajak daerah dengan SDM yang harus ditambah, begitu juga penambahan gedungnya agar tidak menumpuk.

“Jadi pak Kadis dan seluruh jajaran sepakat akan bekerja keras, apalagi ini mulai berjalan di tahun 2022-2026, akan bertambah dari Rp 515 miliar menjadi Rp 750 miliar,” terangnya.

Kepala BPPDRD Heamusri Umar menambahkan, pembahasan hari ini terkait dengan RPJMD terhadap visi misi wali kota terpilih, menyesuaikan dengan badan pengelola pajak daerah. Beberapa target telah disampaikan, untuk bagaimana pendapatan asli daerah bisa mencapai Rp 1 triliun sampai dengan 2024.

“Tentu ini yang menjadi pembahasan kami dengan komisi II DPRD. Dan yang menjadi sorotan masih terkait dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan bangunan,” ungkapnya.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *