Pansus Aset DPRD Sidak ke BPKD, Haris: Data yang Diberikan Setiap Tahunnya Tidak Update

Balikpapan, Metrokaltim.com – Menjelang akhir tahun 2021 Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD kota Balikpapan melakukan koordinasi pendataan aset dengan sidak ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Balikpapan, Senin (20/12).

Sidak dilakukan karena dari target yang ditentukan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, bahkan sertifikat masih banyak yang belum diperbaharui.

“Data yang diberikan BPKD ada 471 yang tidak bersertifikat, ternyata data yang diberikan setiap tahunnya tidak update. Ketika ingin membuktikan mana sertifikatnya masih mencari-cari,” ucap Ketua Pansus Aset DPRD, H Haris usai melakukan sidak.

Dirinya mengeluhkan kelemahan data yang ada di kantor BPKD, serta kinerja yang dinilai kurang profesional. Tidak hanya itu, saat pengecekan dilapangan pun luas tanah berbeda, misal dalam sertifikat tertulis luas tanah 1.028 m2, di lapangan luas lahan sekitar 3.000 m2.

“Dia tidak memiliki pendataan yang benar-benar profesional. Ini kan aset negara bisa terjadinya kehilangan sertifikat,” tegas Haris yang juga Ketua Komisi II DPRD Balikpapan.

Haris menilai kalau brankas penyimpanan Aset BPKD tidak sesuai standar keamanan yang baik, seperti brankas yang rawan terbakar dan juga pasword Brankas diketahui oleh beberapa pegawai BPKD.

Menurutnya, tahun ini laporan BPKD ada 151 sertifikat. Dan baru masuk di Badan Pertanahan berjumlah 5 sertifikat.

“Jadi kalau jumlah 470 aset satu tahunnya hanya 10-20 sampai kapan ini bisa selesai, kami meminta itu. Kami turun meminta pembuktian, ternyata hanya mencari satu sertifikat saja setengah mati,” paparnya.

Ditempat terpisah, Plt Kepala BPKD Pujiono mengatakan, dengan adanya pansus aset ini kedepannya bisa membuat percepatan dalam sertifikasi biar terselesaikan.

“Mudah-mudahan dengan adanya pansus kami akan mempercepat bagaimana menyelesaikan permasalahan aset, baik legalitasnya, hingga keberadaannya yang perlu kita konsolidasikan supaya keamanan dari sisi aset kita, khususnya di pemerintahan kota Balikpapan ini terjamin,” terang Pujiono.

Sementara BPKD dalam setahun ditargetkan untuk menyelesaikan sertifikasi sebanyak 150 aset bersertifikat. Pihaknya juga akan mematuhi supervisi dari KPK setiap tahunnya

“Nah kebetulan sekarang progresnya rumit. Misalnya ukuran sekolah sekian meter, ternyata setelah diukur ada perubahan ukurannya itu di sertifikat kan, nah itu terus kita treatment,” akunya.

Dengan itu, pihaknya akan terus mengejar sertifikasi aset Pemerintah sesuai dengan tujuan dari DPRD. Mudah-mudahan kemauan Dewan khususnya Pansus Aset dapat penuhi.

“Pengawasan dewan sangat bagus, mereka terus mengepush dan mendorong kita agar penanganan aset baik, karena penanganan aset ini sudah seperti benang kusut sebenarnya,” pungkasnya.

(Mys/Ries)