Parlindungan Kecewa Dengan Proyek Pembangunan Sekolah Terpadu

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD Kota Balikpapan telah melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan sekolah terpadu di Perumahan Regency, Balikpapan Selatan. Yang mana proyek dikerjakan oleh PT Sarjis menggunakan anggaran APBD Balikpapan.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke sekolah terpadu itu untuk memastikan progres pekerjaannya, apakah sesuai dengan yang di laporkan.

“Setelah kami sidak ternyata apa yang disampaikan tidak sesuai, antara laporan data dengan fakta di lapangan,” ucap Perlindungan kepada awak media, Selasa (22/8/2023).

Dirinya mengaku kecewa dengan proyek pembangunan tersebut, karena bagaimana pun komisi IV bertanggung jawab untuk tercapainya progres pekerjaan, agar tahun depan sekolah ini bisa difungsikan.

Mengingat sudah ada beberapa kelas yang dititipkan di sekolah lain, jika tahun depan sekolah ini tidak selesai pasti bermasalah.

“Harapan kami dinas pendidikan selaku penanggung jawab anggaran bisa memanggil kontraktor dan konsultan,” jelasnya.

Lanjutnya, kalaupun mungkin diberikan surat peringatan kedua maka berikan, karena ini menggunakan anggaran APBD Balikpapan bukan investor.

Sementara dari progresnya mereka sudah melakukan penagihan DP 15 persen, ditambah pengajuan 37 persen dan 5 persen refensi, sehingga totalnya 42 persen mereka sudah menagih.

“Sedangkan progres dilapangan masih dibawah 40 persen, nah ini sudah kami sampaikan dilapangan agar progres mereka di bulan Desember sesuai,” imbuhnya.

Ditanya apakah mencapai target, ia mengaku was-was dengan kondisi di lapangan. Kecuali mereka memiliki teknologi lain, karena mungkin saja kontraktor dan konsultan mengebut pekerjaan di saat waktu tertentu.

Kalau secara teknis pekerjaan dilapangan, pihaknya sempat ketemu dengan para pekerja dan mengeluh jika hampir 1 bulan ini gaji tidak dibayar.

“Nah itu juga yang menjadi keprihatinan kami, pekerja berpengaruh besar terhadap progres pembangunan. Kalau mereka tidak dibayar hak-haknya, bagaimana mereka mau bekerja maksimal,” tegasnya.

Komisi IV DPRD menyarankan Dinas Pendidikan agar memanggil kontraktor dan konsultan, meski sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan. Ia minta supaya progres reportnya tidak menunggu di Desember, tetapi bulan ini mereka harus dipanggil lagi.

“Hal itu untuk ceklist progres-progres apa yang masih belum terselesaikan, jika masih harusnya ada surat peringatan, jangan ada pembiaran,” imbuhnya. (mys/ries)