Pasar Induk Balikpapan Dipercepat, Jadi Solusi Distribusi Pangan dan Stabilkan Harga Jelang IKN

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Pasar Induk di kawasan Kilometer 5,5 Balikpapan Utara sebagai langkah strategis untuk menata sistem distribusi pangan sekaligus menekan fluktuasi harga kebutuhan pokok, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan jelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi II DPRD Balikpapan dan Dinas Perdagangan, Senin (13/10/2025) yang membahas progres pelaksanaan program strategis dan serapan anggaran tahun 2025.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pasar induk yang representatif sangat dibutuhkan untuk menggantikan peran Pasar Pandansari yang dinilai tidak lagi memadai secara infrastruktur maupun kapasitas distribusi.

“Permasalahan distribusi dan akses barang di Pasar Pandansari saat ini sangat tidak ideal. Kami butuh sistem distribusi logistik yang efisien, bukan hanya tempat jual beli,” ujarnya.

Kondisi pasar yang sempit dan tidak terintegrasi menyebabkan proses distribusi barang terhambat, yang berdampak langsung pada harga jual di tingkat konsumen. Masalah ini semakin terasa saat momen krusial seperti hari besar keagamaan atau musim paceklik, ketika permintaan meningkat tajam.

“Pembangunan Pasar Induk direncanakan berada di atas lahan seluas 9 hektare dengan estimasi anggaran mencapai Rp60 miliar,” jelas Adi.

Fasilitas yang dirancang mencakup Area bongkar muat barang, gudang penyimpanan (warehouse), Cold storage dan jalur distribusi yang terintegrasi.

Namun, Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun pada 2024 dinilai sudah tidak relevan lagi dan perlu diperbarui agar menyesuaikan dengan kebutuhan terkini dan perkembangan wilayah penyangga IKN.

“Kami ingin dilibatkan dalam pembahasan master plan agar arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan daerah, bukan sekadar proyek fisik tanpa dampak nyata,” tegasnya.

Selain proyek pasar induk, Komisi II DPRD juga menyoroti lambatnya progres pembangunan Blok D Pasar Klandasan, yang baru mencapai 50 persen. DPRD meminta Dinas Perdagangan untuk mempercepat pengerjaan agar tidak terjadi keterlambatan yang berujung pada potensi sanksi atau proyek mangkrak.

“Untuk memastikan pelaksanaan seluruh program strategis tetap on track, DPRD merencanakan peninjauan lapangan dalam waktu dekat, termasuk meninjau kesiapan lahan dan desain pasar induk,” terangnya.

Pembangunan pasar induk ini bukan hanya soal penyediaan fasilitas baru, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk menata sistem perdagangan tradisional di Balikpapan.

“Dengan struktur pasar yang lebih modern dan terintegrasi, diharapkan distribusi pangan menjadi lebih efisien, harga lebih stabil, dan pelaku usaha lokal bisa bersaing secara sehat di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah,” paparnya. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa