Perlu Kompensasi Untuk Warga, Ketika PPKM Diperpanjangnya

Balikpapan, Metrokaltim.com – Dengan adanya edaran pemerintah kota Balikpapan terkait dengan PPKM di Balikpapan, memang menjadi keluhan utama untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Balikpapan drg H Syukri Wahid mengatakan, hal ini memang menjadi perdebatan panjang, bahkan bukan saat melakukan kebijakan ini. Namun saat pandemi pemerintah juga sudah melakukan “PSBB” work from home (WFH).

Hanya saja saat itu pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk jaring pengaman sosial. Sekarang ini dampaknya adalah, tidak ada kompensasi yang diterima warga.

“Jadi menurut saya kita lihat dulu evaluasinya sampai tanggal (29/1), kalau hasil program ini efektif menekan penyebaran tidak masalah. Tetapi kalau pun tidak bagaimana nasib UMKM, saya pikir harus ada solusinya,” ucap Syukri Wahid di kantor DPRD, Senin (25/1) siang.

Lebih jauh ia melanjutkan, untuk mencari solusi itu, diperlukan duduk bersama untuk evaluasi kembali perihal anggaran untuk memberikan kompensasi pada pelaku usaha seperti memberikan bantuan sembako. Maka itu ia lebih cenderung untuk melihat dulu kebijakan ini.

“Jadi sebelum mengambil keputusan, memang perlu dipikirkan kembali, agar perekonomian masyarakat tetap berjalan,” imbuh anggota dewan Komisi II DPRD.

Terkait adanya isu yang mengatakan bahwa pelaku usaha diminta tutup itu tidak benar, tetapi pelaku usaha wajib menerapkan protokol kesehatan dan melakukan sistem take away sesuai jam yang ditentukan dalam edaran. Dengan begitu perputaran ekonomi masyarakat tetap berjalan.

“Seharusnya tidak tutup, tetapi bisa melakukan dengan sistem take away,” ungkapnya.

(Mys/riyan)