PW GP Ansor Kaltim Gelar Rakorwil dan Bimtek Administrasi Digital

SAMARINDA, Metrokaltim.com – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Mesra, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (30/9).

Ketua PW Ansor Kaltim M Fajri Alfarobi mengatakan, Rakorwil serta Bimtek Administrasi Digital digelar untuk membahas penataaan organisasi dan kaderisasi Ansor di Wilayah Kaltim.

Bimtek yang melibatkan Ketua, Sekretaris dan Kasatkorcab seluruh Kabupaten Kota tersebut merupakan langkah percepatan organisasi melalui transformasi digitalisasi administrasi.

Ketua PW Ansor Kaltim yang akrab disapa Robi menjelaskan, ini merupakan amanah organisasi berdasarkan hasil Konferensi Besar (Konbes) di Manado, Jakarta, Kalimantan Selatan hingga Rakornas GP Ansor tentang normalisasi dan penataan organisasi.

“Ini merupakan dampak relaksasi di seluruh Wilayah dan Cabang dari ketua umum (Gus Yaqut) setelah kita dilanda Pandemi Covid -19, untuk itulah kita akan melakukan percepatan untuk menormalkan kembali kegiatan organisasi,” tuturnya.

Namun, menurut dia, tidaklah mudah melangkah jauh ke sana, apabila belum mengenal apa dan bagaimana kondisi organisasi masing-masing.

“ Tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan kalau kita aja tidak mengetahui bagaimana kondisi tentang diri kita masing-masing,” ujarnya.

Untuk itulah kedepan GP Ansor akan menerapkan administrasi digital, artinya didalamnya pengelolaan administrasi organisasi semua berbasis digital, bahkan dalam proses penerbitan SK organisasi tidak lagi secara manul.

“Makanya nanti tidak ada lagi berkas yang numpuk di atas meja, kedepannya semua menggunakan sistem digital, inilah yang akan kita bahas besok (1/10) bersama Pimpinan Pusat,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga menyebutkan bahwa GP Ansor didalam percepatan organisasinya akan akan melakukan sistem akreditasi organisasi.

Ini dalam rangka menyambut penataan organisasi dari pimpinan pusat, nanti akan ada pembentukan penataan satgas akreditasi, jadi pimpinan cabang yang mengakreditasi adalah pimpinan pusat, ini yang harus dipahami,” pungkasnya. ( Ries )