Soal Maraknya Anjal, Iwan: Pemerintah Perlu Penindakan dan Konsisten Menerapkan Peraturan

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Tidak hanya orang dewasa yang meminta belas kasihan dilampu merah, anak-anak pun terlihat banyak mengadu nasib sebagai pengemis maupun menjual tisu kepada pengendara yang berhenti saat lampu merah.

Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi menanggapi, bahwa Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan harus tegas dan konsisten menangani masalah ini. Karena persoalan ini terjadi dibeberapa tempat seperti lampu merah rapak, lampu merah kebun sayur, hingga lapangan merdeka.

“Bahkan marak sekali anak jalanan (Anjal) yang menjual tisu hingga mengamen. Sudah pasti ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum,” ucap Iwan saat dihubungi Metrokaltim.com, Senin (13/3/2023) sore.

Oleh karena itu pemerintah harus melakukan penindakan dan konsisten untuk menerapkan peraturan, karena kalau dibiarkan akhirnya menjadi marak dan sulit untuk melakukan penertiban, maka untuk menjaga ketertiban, pemerintah perlu konsisten.

“Kami juga mengimbau orangtua agar lebih memperhatikan anaknya, karena orangtua berperan sangat penting. Sehingga ketika dikembali dinas terkait bisa memberikan edukasi pada orangtua, atau bahkan bisa memberikan sanksi,” jelasnya.

Ia melanjutkan, kunci agar kota Balikpapan bisa rapi dan tertib dengan menegakkan peraturan. Jika tidak ada penegakan, maka percuma harus membahas peraturan daerah dan membuat peraturan walikota.

“Kalau aparatnya tidak konsisten untuk mengawal dan menerapkan peraturan itu,” imbuhnya.

Sementara untuk Anjal yang berKTP diluar Balikpapan, pemerintah bisa menggunakan mekanisme yang ada, dengan melakukan pemulangan di tempat mereka tinggal.

Dirinya akan selalu monitor hal ini, dan akan disampaikan dalam rapat internal komisi I DPRD untuk segera dievaluasi, apalagi ketika hal ini makin marak terjadi.

“Dan nanti kalau ada yang dari luar daerah, kami akan pelajari mekanisme dan prosedurnya. Jika masih bisa dibina dengan baik alhamdulilah, tetapi kalau tidak silakan pemerintah ambil tindak sesuai mekanismenya,” paparnya. (mys/ries)