Sopir Truk dan Mahasiswa Sampaikan Delapan Tuntutan ke DPRD Balikpapan Terkait Antrean Solar
FOTO; Ketua DPRD Balikpapan Alwi Alqadri (tengah) berdialog bersama sopir truk dan mahasiswa saat menerima aspirasi terkait antrean panjang BBM bersubsidi jenis solar di Balikpapan, Senin (4/5)/ doc/ Ries
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Sejumlah sopir truk bersama mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada DPRD Kota Balikpapan terkait panjangnya antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU, Senin (4/5).
Aksi tersebut dipicu oleh panjangnya antrean bbm subsidi solar setiap hari. Para sopir mengeluhkan kondisi ini karena berdampak langsung pada aktivitas distribusi barang dan pendapatan mereka.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Alqadri, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi tersebut dan langsung berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. Salah satu solusi yang disampaikan adalah rencana pengoperasian SPBU selama 24 jam.
“Pihak Pertamina Patra Niaga menyambut baik usulan ini. Mereka menyampaikan SPBU akan dibuka 24 jam. Namun saya ingatkan, jangan sampai hanya dibuka 24 jam tetapi stoknya kosong. Itu akan menjadi persoalan baru,” ujar Alwi.
Ia menegaskan bahwa operasional penuh harus diiringi dengan ketersediaan BBM yang memadai. Menurutnya, berdasarkan informasi dari Pertamina, upaya dilakukan agar distribusi tetap berjalan dan tidak terjadi kekosongan hingga 20 jam.
Selain itu, Alwi juga menawarkan langkah lanjutan dengan melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai regulator. Ia menjelaskan bahwa penentuan kuota BBM bersubsidi berada di kewenangan BPH Migas, bukan Pertamina.
“Kami menawarkan perwakilan dua mahasiswa dan dua sopir truk untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta menemui BPH Migas. Tujuannya agar ada kejelasan terkait kuota BBM untuk Balikpapan,” katanya.
Ia menilai kondisi di Balikpapan cukup ironis mengingat kota ini dikenal sebagai kota minyak. Namun, justru sering mengalami kelangkaan BBM bersubsidi.
“Dari 19 SPBU yang menyediakan biosolar, hanya dua yang beroperasi. Sementara antrean bisa mencapai 300 hingga 500 kendaraan. Ini jelas tidak wajar,” tegasnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Kalimantan Timur dan Utara Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fahjri, menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penyaluran BBM bersubsidi. Namun, distribusi tetap bergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah.
“Tanpa kuota dari regulator, kami tidak dapat menyalurkan BBM bersubsidi ke SPBU. Saat ini kuota solar untuk Kota Balikpapan sekitar 20 ribu kiloliter per tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan regulator untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Para sopir dan mahasiswa berharap pertemuan dengan BPH Migas dapat menghasilkan solusi konkret agar kelangkaan solar di Balikpapan segera teratasi.
Penulis: Ries
Editor: Alfa
43
