Wali Kota Samarinda Tegaskan Penanganan Banjir Harus Terarah dan Berbasis Data

SAMARINDA–Metrokaltim.com. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali menegaskan komitmennya dalam penanggulangan banjir dengan pendekatan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis wilayah. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para camat, lurah, dan jajaran Dinas PUPR Samarinda di Gedung Bapperinda, Kompleks Balai Kota, Selasa (10/6/2025).

“Penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara umum dan sporadis. Kita akan siapkan anggaran besar dari APBD, tapi harus dipastikan penggunaannya efektif dan tidak sia-sia,” tegas Andi Harun.

Ia meminta Dinas PUPR menyusun strategi teknis yang terstruktur, sistematis, dan berbasis data ilmiah, termasuk hasil temuan lapangan. Andi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pekerjaan tidak berjalan secara parsial.

Seluruh camat diminta proaktif dalam melaporkan permasalahan drainase di wilayahnya masing-masing dan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR.

“Saya minta minggu depan PUPR sudah bisa memaparkan rencana teknis penanganan banjir yang lebih matang, berbasis data,” ujarnya.

Andi Harun juga memberikan instruksi khusus kepada Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR untuk rutin turun ke lapangan, mengingat cakupan masalah banjir di Samarinda terus meluas.

Namun, upaya penanganan banjir tidak hanya bersifat teknis. Wali kota juga mengajak seluruh camat dan lurah untuk menggerakkan semangat gotong royong masyarakat, terutama melalui aksi bersih-bersih saluran air secara rutin minimal sekali dalam sebulan, khususnya di wilayah rawan banjir.

“Kalau sedimentasi sudah diangkat tapi belum diangkut oleh PUPR, camat dan lurah boleh sewa truk. Biayanya nanti saya ganti,” tegasnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Samarinda Syaefuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Hero Mardanus, serta jajaran teknis dari Dinas PUPR dan perwakilan kecamatan se-Kota Samarinda.

Dengan pendekatan baru yang lebih terpadu dan partisipatif, Pemkot Samarinda berharap penanganan banjir ke depan tidak lagi menjadi solusi tambal sulam, melainkan agenda pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. (Adv/diskominfo-smd)