RPJMD 2025–2029, Wali Kota Samarinda Tekankan Sinergi Nyata Antarlevel Pemerintahan

SAMARINDA.Metrokaltim.com– Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang lebih terintegrasi dan realistis. Hal itu disampaikan Wali Kota Andi Harun saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029, di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Senin (5/5/2025).

Dalam forum tersebut, Andi Harun menyoroti pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengingatkan bahwa kolaborasi tidak cukup berhenti pada tataran konsep.

“Sinergi dan kolaborasi itu indah didengar, tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertemuan teknokratik, hanya akan jadi jargon belaka,” tegasnya.

Andi juga menanggapi fokus pembangunan yang diarahkan Gubernur Kaltim, seperti penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta transformasi menuju ekonomi hijau dan biru berbasis pertanian, perikanan, dan UMKM.

Namun, ia mewanti-wanti bahwa kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji lebih dalam.

“Target efisiensi 70 persen jika diterapkan secara kaku di tingkat kota bisa menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah inflasi. Kita harus hati-hati,” ujarnya.

Andi Harun turut menyinggung persoalan status jalan, yang menurutnya sering disalahpahami publik.

“Banyak jalan rusak di Samarinda berstatus jalan provinsi atau nasional. Kami tidak bisa menangani tanpa izin. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa keterbatasan itu bersifat regulatif, bukan soal niat,” jelasnya.

Dalam hal pengendalian banjir, ia kembali menekankan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar.

“Pembangunan turap Sungai Karang Mumus masih butuh dana sekitar Rp900 miliar. Ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh APBD kota. Perlu dukungan penuh dari provinsi dan pusat,” katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar Musrenbang ditindaklanjuti dengan rapat teknis antarperencana dan pemangku kebijakan di semua level. “Sinergi tidak boleh berhenti di forum-forum seremonial. Harus ada tindak lanjut konkret antara Sekda, Bappeda, dan tim anggaran lintas pemerintah,” pungkasnya. (Adv/pemkotsamarinda)