IKN Melaju Pesat! Ketua MPR Ahmad Muzadi Sebut 2028 Jadi Tonggak Sejarah Ibu Kota Baru Indonesia
FOTO: Kunjungan kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzadi ke Ibu Kota Nusantara menegaskan optimisme percepatan pembangunan menuju 2028 sebagai simbol lahirnya pusat pemerintahan baru Indonesia/ Ries
NUSANTARA, Metrokaltim.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzadi, melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara pada Senin siang. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pemantauan langsung perkembangan pembangunan ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur.
Rombongan MPR RI tiba di Bandara Internasional Nusantara dengan menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, serta Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono.
Dalam keterangannya, Ahmad Muzadi menyampaikan apresiasi atas penjelasan rinci yang diberikan Kepala Otorita IKN terkait progres pembangunan. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada akhir tahun 2024.
“Hari ini pimpinan MPR berkunjung ke IKN di Kalimantan Timur dan kami berterima kasih kepada Pak Basuki yang telah memberikan penjelasan secara detail mengenai perkembangan pembangunan,” ujar Ahmad Muzadi.
Ia menilai, sejak kunjungan terakhir hingga April 2026, pembangunan IKN mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Sejumlah infrastruktur penting telah dibangun, di antaranya tempat ibadah, kantor pengelola otorita, Istana Wakil Presiden, serta bandara internasional.
Menurutnya, fasilitas-fasilitas tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan operasional IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Lebih lanjut, Ahmad Muzadi juga mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah mendapatkan persetujuan Presiden. Proses pembangunan kedua lembaga tersebut kini mulai berjalan, melengkapi keberadaan eksekutif di IKN.
“Ini menandakan bahwa IKN akan benar-benar menjadi pusat pemerintahan yang lengkap, tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif,” katanya.
Ia berharap target operasional IKN sebagai ibu kota negara pada tahun 2028 dapat tercapai sesuai rencana. Hal tersebut dinilai sebagai momentum penting bagi transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia.
Selain itu, Ahmad Muzadi juga menyinggung rencana penyediaan hunian bagi anggota MPR yang berjumlah 732 orang. Pemerintah telah merancang pembangunan apartemen serta fasilitas pendukung lainnya, meskipun prosesnya masih memerlukan waktu.
Dari sisi desain, ia menyebutkan bahwa konsep arsitektur gedung legislatif, termasuk gedung paripurna dan kawasan yudikatif, telah mendapat persetujuan Presiden. Desain tersebut dinilai mencerminkan identitas ketatanegaraan Indonesia.
“Arsitekturnya sangat membanggakan, menggambarkan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bisa menjadi simbol kebanggaan bangsa,” ujarnya.
Penulis: Ries
Editor: Alfa
120
