Pastikan Temuan BPK, Pansus LHP BPK akan Pahami Secara Mendalam

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Balikpapan akan segera melakukan inspeksi ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Hal ini untuk menindaklanjuti terhadap laporan keuangan Pemkot Balikpapan tahun 2023.

Pada kesempatan ini, Anggota Pansus LHP BPK DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, langkah ini diambil untuk memastikan temuan BPK ditangani dengan tepat, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Balikpapan akurat dan efektif.

“Pansus saat ini masih dalam tahap menggali dan memahami temuan-temuan yang dilaporkan BPK. Kemarin hasil pertemuannya belum sampai ke rekomendasi,” ucap Parlindungan kepada awak media, Senin (10/6/2024).

Ia menekankan pentingnya memahami secara mendalam setiap temuan yang dilaporkan BPK sebelum menerbitkan rekomendasi resmi. Sehingga diperlukan sinkronisasi antara temuan BPK dengan dinas-dinas terkait.

Hal ini bertujuan agar rekomendasi yang dikeluarkan tepat sasaran dan efektif dalam perbaikan administrasi serta pengelolaan keuangan daerah. Bahkan banyak temuan BPK bersifat administratif, seperti kelupaan serah terima aset.

“Kalau hanya administrasi, berarti tidak terlalu bermasalah. Artinya, hanya di internal dinas saja ya mungkin agak mudah menyelesaikan,” jelasnya.

Diterangkan, hingga saat ini tidak ada indikasi manipulasi harga atau kecurangan lain yang signifikan. Selanjutnya, pihaknya akan menginvestigasi lebih dalam rekomendasi BPK. Pansus akan mempertimbangkan untuk melakukan inspeksi lapangan jika diperlukan guna memastikan pemahaman yang jelas atas setiap temuan dan rekomendasi.

“Kalau misalnya harus Sidak ke lapangan, kami akan cek di lapangan apa yang kurang. Kenapa muncul rekomendasi ini,” terang Politisi Nasdem.

Tidak hanya itu, ia menekankan pentingnya kerapian administrasi dan komunikasi antar dinas untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Agar semua sama-sama memahami apa yang kurang.

“Yang kami lihat dari rekomendasi hanya itu, masalah ketertiban administrasi saja. Mudah-mudahan adanya rekomendasi ini menjadi teguran ke kita supaya tidak terulang,” imbuhnya.

Parlindungan berharap agar Pemkot Balikpapan lebih selektif dalam menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Misal posisinya teknik, maka jangan ditempat di administrasi, karena tidak memahami hal itu.

“Lalu ada reward untuk ASN yang sudah bekerja baik, yang tidak baik ya kasih dia punishment. Jadi check and balance juga jalan,” sarannya.

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

“Pansus akan terus bekerja keras untuk memastikan setiap temuan BPK ditangani dengan serius dan rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar membawa perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah,” paparnya. (milikku/ries)