BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Sejumlah calon investor sudah mulai banyak melirik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, bahkan mereka melihat langsung proses pembangunannya.

Melalui Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, sebagaimana diketahui jika ada suatu pembangunan, maka suka tidak suka ada pihak yang menyatakan akan menjadi korban pembangunan, salah satunya ini masyarakat setempat.

“Tentunya kami ingin memastikan, bahwa kalaupun ada kebutuhan tentang pemanfataan aset milik masyarakat di area pembangunan, tentunya proses penggantian atau proses pemindahan relokasi masyarakat harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat melakukan Rapat Koordinasi OIKN dengan media, Jumat (21/7/2023).

Lebih lanjut Jaka menjelaskan, untuk itu OIKN akan menggandeng Komnas Ham dalam melaksanakan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.

“Adapun tehnik dan cara yang istilahnya budaya dan tatak rama Indonesia, sehingga tidak muncul adanya pembangunan yang melanggar hak asasi manusia,” jelasnya.

Dalam melakukan pembangunan IKN, OIKN juga telah dan akan melakukan kajian bersama Komnas Ham. Hal ini agar kedepannya tidak ada hak masyarakat setempat yang di langgar.

“Kajian dengan Komnas Ham ini agar bisa menentukan studi dalam pembangunan. Ada nggak pelanggaran dalam pembangunan IKN. Kami tidak ingin melanggar itu, makanya Komnas HAM-nya kami gandeng,” imbuhnya.

Selain Komnas Ham, OIKN bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk menepis isu-isu yang berkembang di awal pembangunan IKN soal bagi-bagi kapling.

“Untuk KPK tentunya sudah jelas, Pak Kepala Otoritas itu usai dilantik langsung berkunjung ke KPK. Karena dari awal sudah ada isu untuk bagi-bagi kapling dalam pembangunan IKN. Makanya ayok KPK kami dibantu,” terangnya.

Seperti diketahui, KPK bukan saja suatu badan untuk penindakan korupsi, melainkan juga terdapat bidang pencegahannya. Untuk itu OIKN sangat perlu menggandeng KPK agar semua kebijakan yang dibuat dan dijalankan tidak menimbulkan korupsi.

“Kan KPK ada Deputi Pencegahan. Nah, bisa saja ada kebijakan yang di anggap melanggar, sehingga menimbulkan resiko korupsi. Untuk itu semua kebijakan harus dikawal KPK, sehingga kebijakan yang ada tidak melahirkan korupsi,” tuturnya.

Dan untuk keterlibatan Komnas Ham dan KPK, diakui jika dalam waktu dekat OIKN akan melakukan MOU kepada keduanya.

“Kami sedang proses dan dalam waktu dekat akan di lakukan MOU dengan Komnas Ham dan KPK,” pungkasnya. (*/mys/ries)

43

Leave a Reply

Your email address will not be published.