Pemkot Balikpapan Pilih Langkah Hati-Hati dalam Pembangunan Pasar Induk

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan rencana pembangunan Pasar Induk tetap berjalan, namun dengan pendekatan lebih hati-hati. Setelah dilakukan evaluasi aset, proyek tersebut kini difokuskan pada lahan seluas lima hektare yang status hukumnya dinyatakan aman dan tidak bermasalah.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Haemusri Umar menjelaskan, bahwa hasil konsolidasi antara Disdag dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menemukan adanya permasalahan administratif pada sebagian lahan yang sebelumnya masuk dalam rencana pembangunan.

Dari total 11 hektare yang disebutkan dalam rencana awal, sekitar enam hektare diketahui masih memiliki persoalan legalitas.

“Berdasarkan hasil kajian BKAD, hanya lima hektare yang statusnya jelas dan bisa segera digunakan. Karena itu, kami memilih fokus pada area tersebut agar pembangunan bisa dimulai tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ucap Haemusri kepada awak media, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, tim teknis saat ini tengah menyusun skala prioritas pembangunan, termasuk menentukan tahap awal pekerjaan dan penguatan lahan. Sementara Detail Engineering Design (DED) tetap disiapkan agar proses pembangunan bisa langsung berjalan begitu semua persyaratan terpenuhi.

Meski begitu, anggaran pembangunan Pasar Induk belum akan dikucurkan tahun ini. Pemerintah kota masih mengutamakan revitalisasi Pasar Inpres, yang telah dipastikan mendapat alokasi dana sebesar Rp45 miliar dan ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026.

“Wali Kota memprioritaskan revitalisasi Pasar Inpres karena anggarannya sudah tersedia. Untuk Pasar Induk, kami akan lanjutkan setelah lahan benar-benar siap,” ujar Haemusri.

Ia menegaskan, kehati-hatian pemerintah bukan berarti proyek berhenti, melainkan bentuk tanggung jawab agar pembangunan tidak menimbulkan sengketa atau persoalan baru. Pasar Induk sendiri diharapkan menjadi pusat distribusi utama bahan pangan di Balikpapan.

“Kami ingin pembangunan berjalan pasti dan sesuai aturan. Karena itu, lahan lima hektare yang legal akan kami optimalkan terlebih dahulu,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa