Syukri Sarankan Perubahan Program, Menjadi Subsidi Iuran BPJS

Balikpapan, Metrokaltim.com – Terkait rencana realisasi program BPJS Kesehatan gratis kelas 3 bagi masyarakat Balikpapan. Pansus RPJMD DPRD kota Balikpapan mengusulkan, agar pemerintah kota dapat meninjau ulang visi misi yang akan direalisasikan Wali kota Rahmad Mas’ud.

Terkait hal tersebut, Anggota Pansus RPJMD DPRD Balikpapan drg Syukri Wahid menjelaskan, ada beberapa persoalan yang menjadi pertimbangan untuk merealisasikan program BPJS Kesehatan gratis. Salah satunya menyangkut tunggakan premi peserta kelas 3 yang mencapai Rp 45 miliar. Dan ini tidak akan berjalan jika tunggakan belum dilunasi.

“Sudah diplot anggaran Rp 70 miliar untuk BPJS gratis. Yang kami kritisi tunggakan premi BPJS sebesar Rp 45 miliar. Pertanyaannya siapa yang bayar. Karena tidak mungkin kami aktifkan kalau tunggakannya tidak dibayar,” ujar Syukri usai RDP, Senin (2/8).

Lanjutnya, bahkan anggota Pansus belum sepakat dengan program BPJS gratis ini. Karena sejumlah dampak yang dijalankan, seperti kemungkinan terjadinya migrasi besar dari peserta lain ke layanan kelas tiga. Apalagi tidak ada regulasi yang melarang perpindahan kelas.

“Jadi jangan salahkan karena tidak ada regulasinya, apalagi orang akan memilih dibayarkan daripada bayar sendiri. Artinya harus siap menampung 45 ribu yang akan migrasi,” jelasnya.

Dan ketika anggaran BPJS gratis sudah ditetapkan, maka wajib direalisasikan setiap tahunnya. Hal tersebut tentu akan berdampak pada beban APBD, sehingga 1 penyesuaian terhadap pos anggaran lainnya saat program ini direalisasikan.

“Kalau tahun ini pak wali sudah anggarkan. Jangan pernah tidak dianggarkan lagi tahun depannya, akan jadi masalah. Tugas pansus melihat dari perspektif anggaran. Covid-19 yang tidak ada RPJMD saja menyedot uang Rp 169 miliar dan itu tidak ada dalam visi misi,” paparnya.

Syukri menyarankan, perubahan program menjadi subsidi iuran BPJS. Karena berdasarkan pengalaman program Jamkesda sebelumnya yang menggunakan metode subsidi. Yang mana Jamkesda memakai anggaran sebesar Rp 33 miliar sharing premi pesertanya.

“Jadi tetap tanggung jawab dengan janji-janjinya. Tetapi melihat dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

(Mys/riyan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *