DPRD Balikpapan Desak Pemerintah Tingkatkan Transparansi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya transparansi dan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kota yang berkeadilan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara menyusul sorotan terhadap proyek pembangunan trotoar dan drainase di kawasan Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan, yang dinilai belum mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.

Halili menilai bahwa pemerintah kota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), perlu lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan agar tidak terkesan berat sebelah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti trotoar tidak seharusnya terpusat di wilayah selatan saja, sementara daerah lain masih tertinggal.

“Balikpapan ini satu kesatuan. Jangan sampai pembangunan hanya menumpuk di selatan. Wilayah utara juga butuh perhatian, masih banyak jalan yang belum memiliki trotoar layak,” kata Halili kepada awak media, Jumat (14/11/2025).

Ia mencontohkan, kawasan Gunung Samarinda dan sekitarnya, hingga kini belum memiliki fasilitas pejalan kaki memadai. Padahal keberadaan trotoar sangat penting, tidak hanya untuk keselamatan masyarakat, tetapi juga untuk memperindah kota serta mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Selain pemerataan, ia juga menyoroti minimnya transparansi proyek publik. Ia menemukan bahwa proyek trotoar di Jalan Ruhui Rahayu tidak dilengkapi papan informasi kegiatan, padahal keberadaannya diwajibkan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.

“Setiap proyek yang menggunakan dana publik wajib memasang papan proyek yang berisi informasi anggaran, kontraktor, dan waktu pelaksanaan. Ini bagian dari hak masyarakat untuk tahu dan ikut mengawasi,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Menurutnya, transparansi bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia meminta DPU segera menindaklanjuti temuan tersebut dan memastikan seluruh kontraktor mematuhi aturan.

“Saya sudah turun langsung ke lokasi, dan memang tidak ada papan proyek. Segera dipasang agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan citra pemerintah tetap positif,” pungkas purnawirawan TNI AD itu.

Dengan keterbukaan dan pemerataan pembangunan, DPRD berharap ke depan Balikpapan benar-benar tumbuh sebagai kota yang nyaman, transparan, dan adil bagi semua warganya. (adv)

Penulis: Ar

Editor: Alfa