Pemkot Balikpapan Dinilai Unggul Kembangkan Koperasi Merah Putih
BALIKPAPAN, Metrokaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendapat apresiasi atas percepatan pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP), meski masih dihadapkan pada keterbatasan lahan yang juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Mayjen TNI Trenggono, saat melakukan kunjungan ke Kantor Pemkot Balikpapan, Rabu (8/4/2026). Dalam pertemuan itu, ia diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
Menurut Trenggono, dibandingkan sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Malang, dan Bali, Balikpapan dinilai lebih siap dalam mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
“Kendala utama di berbagai daerah adalah soal lahan. Namun Balikpapan menunjukkan dukungan yang cukup baik,” ucapnya dalam paparannya.
Ia menjelaskan, merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, kebutuhan lahan ideal untuk satu unit KMP mencapai 1.000 meter persegi. Meski demikian, secara teknis pembangunan masih dapat dilakukan dengan luas minimal 600 meter persegi.
Berbeda dengan konsep sebelumnya, lokasi KMP kini tidak harus berada di kawasan strategis. Pemerintah justru mendorong pembangunan di titik-titik yang berpotensi menjadi pusat aktivitas masyarakat di tingkat kelurahan.
“Secara nasional, jumlah KMP telah mencapai sekitar 4.300 unit. Program ini dijadwalkan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan April 2026,” lanjut Trenggono.
KMP juga hadir dengan konsep berbeda dari koperasi konvensional. Masyarakat dapat menjadi anggota tanpa iuran, serta memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau karena tidak dikenakan pajak. Selain itu, koperasi ini dirancang untuk memperkuat pelaku UMKM, bukan menjadi pesaing.
“UMKM dan warung justru akan dilibatkan sebagai bagian dari distribusi koperasi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan menyebut progres pembangunan KMP di wilayahnya terus berjalan. Saat ini, satu koperasi di Kelurahan Graha Indah telah rampung sepenuhnya, sementara 16 lokasi lain telah disiapkan.
Selain itu, enam titik tambahan juga telah diidentifikasi, dengan tiga di antaranya mulai memasuki tahap pembangunan.
“Pemerintah menargetkan hingga Juni 2026, sebanyak 10 unit KMP dapat berdiri di Balikpapan,” tambahnya.
Dari sisi kelembagaan, seluruh koperasi telah memiliki legalitas. Pemkot juga memberikan pendampingan berupa pelatihan manajemen, pemasaran, hingga perpajakan bagi pengelola.
Meski belum semua memiliki gedung permanen, aktivitas koperasi sudah berjalan di 34 kelurahan.
“Tercatat, lebih dari 500 transaksi telah terjadi dengan nilai mencapai di atas Rp500 juta, mencakup komoditas seperti beras, minyak goreng, dan elpiji,” terangnya.
Namun demikian, persoalan lahan masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah lahan potensial diketahui berada di bawah kewenangan kementerian, BUMN, hingga TNI.
Pemkot Balikpapan telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk mempercepat proses alih fungsi lahan tersebut.
“Kami sudah mengirim surat ke pemerintah pusat, termasuk terkait lahan milik BUMN dan TNI. Dalam waktu dekat akan kami tindak lanjuti langsung,” kata Bagus.
Dengan capaian tersebut, Balikpapan diharapkan dapat menjadi contoh nasional dalam pengembangan Koperasi Merah Putih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di tingkat kelurahan. (Adv Diskominfo Balikpapan)
Penulis: Ar
Editor: Alfa
80
