Suriansyah Menyayangkan Adanya Penyerobotan Lahan Masyarakat IKN

Balikpapan, Metrokaltim.com – Sempat beredar luas di media elektronik melalui media nasional tempo.co dan share.babe.news, terkait dengan penyerobotan lahan masyarakat di sekitar IKN Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya dari tokoh masyarakat Kaltim, Suriansyah. Ia sangat menyayangkan jika hal ini terjadi di IKN.

Panggilan akrabnya Prof menyatakan, jika hal itu terjadi dan lahan tersebut merupakan hak milik masyarakat, semestinya pemerintah hadir untuk berdialog terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mematok lahan yang seyogyanya masih milik masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan mengapa hal ini bisa sampai terjadi. Sekalipun kepentingannya adalah pembangunan IKN Nusantara,” ucap Prof, Kamis (17/3/2022).

Dikatakan, pemerintah tidak boleh semena-mena terhadap apa yang menjadi hak masyarakat. Jika masih berkelanjutan, atas nama masyarakat Kaltim ia tidak akan sungkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat.

“Karena bagi kami, sekali kesewenang-wenangan dilakukan oleh pemerintah atas nama pembangunan IKN Nusantara, itu adalah awal dari bibit buruk potret pemerintah pusat yang diwakili oleh Kepala Badan Otorita sebagai perpanjangan tangannya di Kaltim,” akunya.

Lanjutnya, jangan sampai lahan warga belum diselesaikan akhirnya timbul masalah seperti jalan Tol dari Manggar menuju Samarinda yang ditutup warga setempat. Tentu ini menjadi sorotannya atas IKN, dan baru-baru ini Presiden RI melakukan perkemahan dilokasi.

Dirinya juga ingin sampaikan bahwa ia sebagai masyarakat cukup kecewa dengan aparat yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden.

“Kami masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Daerah (Ormas) GEPAK KUNING Kaltim merasa dihalang-halangi untuk menyambut dan menyampaikan dukungan kami dihadapan bapak Presiden RI tentang Pemindahan IKN Nusantara di PPU Kaltim,” tambahnya.

Masa hanya untuk membentangkan tandatangan yang berisi tanda dukungan pemindahan IKN Nusantara agar dilihat oleh bapak Presiden RI saja tidak diperbolehkan oleh aparat yang bertugas, padahal pihaknya adalah kelompok yang menyuarakan agar senantiasa menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di Kaltim.

“Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi, karena kami masyarakat biasa hanya butuh dan ingin bapak Presiden melihat saja penyambutan dan dukungan kami, terhadap kebijakan dan sikap bapak Presiden yang telah memutuskan pemindahan IKN Nusantara di PPU Kaltim,” pungkasnya.

(Mys/ Ries)

Leave a Reply

Your email address will not be published.