Kutai Kartanegara, Metrokaltim.com – Sejumlah sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dikunjungi oleh tim Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kaltim. Kunjungan ini dalam rangka meninjau Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2020.
Ada tiga sekolah yang dikunjungi oleh Pansus LKPj pada Senin (19/4) siang tersebut, yakni SMK Farmasi Tenggarong Seberang, SMAN 1 Tenggarong dan SPN.
Kunjungan Pansus LKPj ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Rusman Yaqub, bersama anggota lainnya diantaranya Salehuddin, dan Bagus Susetyo, serta dihadiri perwakilan DPUPR Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
“Kami melalukan cek di lapangan apakah sesuai antara dokumen pelaporan dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Sesuai atau tidaknya nanti akan dituangkan dalam laporan akhir pansus,” terang Rusman Yaqub.
Dari hasil peninjauan di dua sekolah, SMK Farmasi Tenggarong Seberang ternyata sifatnya hibah, Maka pihaknya sesuaikan dengan mekanisme hibah. SMK Farmasi ini juga tidak menjadi terlalu signifikan bagi Pansus LKPJ Gubernur Kaltim.
Sementara di SMAN 1 Tenggarong saat ini tengah menyelesaikan sisa pembangunan gedung yang selama ini mangkrak. “Dan kami bersyukur pembangunan gedung ini bisa diselesaikan dan sudah diresmikan oleh Gubernur Kaltim,” ungkap Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Rusman menambahkan untuk bangunan gedung di SMAN 1 Tenggarong sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja pihaknya meminta agar bangunan yang sudah diresmikan ini dirapikan lagi.
“Contohnya konstruksi pilarnya itu seperti gelombang air laut, ini yang kita sayangkan, dan nanti hal ini akan jadi catatan kami bahwa secara fisik bangunannya selesai tetapi ada bagian-bagian tertentu yang harus dirapikan,” harapnya.
Sedangkan untuk hasil peninjauan pembangunan SPN, dia meminta pihak kontraktor dipikirkan terkait longsor didekat bangunan gedung SPN, dan jangan lagi menjadi beban Pemprov Kaltim dan kabupaten atau kota.
“Karena bangunan ini yang punya adalah dari instansi vertikal mestinya mendapatkan bantuan dari APBN lebih besar, jangan lagi dana pembangunan dari APBD yang lebih besar ketimbang dari APBN,” tandasnya.
(adv/mk/riyan)