DPRD PPU Minta Pemkab Berperan Aktif Terkait Keterlibatan Warga Dalam Proyek IKN

PENAJAM, Metrokaltim.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin menilai peran aktif pemerintah daerah dalam mengakomodir tenaga kerja lokal, khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih minim.
Kondisi itu terlihat dari serapan tenaga kerja asal PPU untuk proyek pembangunan IKN. Warga Benuo Taka diketahui tidak banyak dilibatkan dalam proyek berskala nasional tersebut.
“Ini bukan hanya IKN. IKN itu produk nasional. Ada beberapa tempat, contoh di RDMP. Mestinya kehadiran pemerintah di situ, paling tidak menjadi pendamping putra daerah untuk mendapat kesempatan,” ujar Raup, Kamis (16/3/2023).
Proses pendampingan itu, kata dia, merupakan implementasi regulasi atau aturan yang telah disahkan dan disepakati untuk memuluskan serapan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan daerah.
Regulasi itu dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) PPU Nomor 8 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Perusahaan dengan area operasi di wilayah PPU wajib mengakomodir tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen.
“Kalau tidak mencapai 80 persen, paling tidak bisa mencapai 50 persen. Saya pikir masyarakat sudah bisa merasakan kebaikan dari kebijakan yang kami buat,” terangnya.
Menurut Politisi Gerindra ini, kurangnya peran pemerintah daerah berdampak terhadap munculnya berbagai persoalan perselisihan industrial antara para pekerja lokal dengan perusahaan.
Timbulnya disparitas atau jarak antara masyarakat lokal dengan perusahaan memperparah kondisi sosial dan memunculkan konflik.
“Belum lagi persiapan untuk pascaproyek itu. Sudah seberapa jauh pemerintah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal untuk disiapkan mengisi manajemen perusahaan itu.
Dengan kondisi itu Ia berharap, Pemkab PPU lebih serius menginventarisasi semua perusahaan yang terlibat dalam pembangunan daerah, berikut jumlah tenaga kerja lokal yang telah diserap.
Selain itu, Raup Muin menilai fungsi balai pelatihan sebaiknya tidak hanya mengakomodasi bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan suatu perusahaan.
Balai pelatihan yang baik, semestinya juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin mandiri dalam mengelola usahanya.
“Jadi inilah yang ingin kami dorong, agar pemerintah betul-betul memfasilitasi kebutuhan peningkatan SDM lokal,” tutupnya. (Adv)